Pemerintah Australia mendorong lembaga penyelidik kejahatan keuangan AUSTRAC agar pihak bank setempat mengidentifikasi, melaporkan aktivitas kripto yang mencurigakan
Melansir dari The Australian Financial Review, badan intelijen keuangan Australia ingin agar lembaga tersebut ingin agar bank lebih ketat untuk memantau pelanggan yang mungkin menggunakan cryptocurrency untuk memfasilitasi kejahatan serius dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
AUSTRAC diminta untuk mengeluarkan panduan kejahatan keuangan, pada minggu lalu, yang mengarahkan bank dan pertukaran mata uang digital dengan indikator perilaku dan keuangan yang diharapkan akan memicu uji tuntas yang ditingkatkan pada beberapa pelanggan.
“Sifat pseudo-anonim dan tanpa batas dari mata uang digital menghadirkan risiko untuk memfasilitasi kejahatan serius,” kata AUSTRAC dalam pedoman baru.
Wacana dari pemerintah Australia tersebut mewanti-wanti bahwa kripto dapat digunakan untuk pencucian uang, pembelian produk terlarang di darknet, pendanaan terorisme, penipuan, penghindaran pajak, dan serangan ransomware.
“Meningkatnya penggunaan mata uang digital untuk berbagai aktivitas keuangan telah menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi di luar sektor keuangan tradisional,” katanya.
Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) dipilih sebagai risiko yang muncul, dengan penjahat tertarik pada anonimitas dan harga yang tidak stabil.
Pengacara senior mengatakan panduan baru menunjuk ke DeFi dan NFT yang pada akhirnya diatur di bawah rezim anti pencucian uang (AML) dan pembiayaan kontra-terorisme (CTF).
Bank dan bursa telah diberi tahu bahwa AUSTRAC mengharapkan mereka untuk memantau aktivitas dan melaporkan transaksi crypto yang cerdik melalui rezim pelaporan masalah mencurigakan (SMR).
Upaya ini diharapkan untuk membantu otoritas penegak hukum mengambil tindakan hukum. Sebelumnya, Commonwealth Bank dan Westpac telah ditargetkan oleh AUSTRAC karena kegagalan SMR.
Panduan dari AUSTRAC yang lebih menyeluruh datang saat pemerintah mempersiapkan rezim lisensi pasar baru untuk pertukaran mata uang digital guna meningkatkan perlindungan konsumen.
Mirip dengan apa yang dilakukannya dengan bank melalui Aliansi Fintel untuk menargetkan jaringan kriminal secara lebih luas, AUSTRAC ingin bekerja sama dengan sektor swasta saat meningkatkan pengawasan crypto.
Namun, AUSTRAC juga mengakui transparansi teknologi blockchain dapat membantu bank dan regulator menargetkan aktivitas terlarang.
“Sifat publik dari sebagian besar data transaksi mata uang digital, menciptakan peluang untuk mengidentifikasi, menargetkan, dan menghentikan aktivitas kriminal menggunakan mata uang digital,” kata lembaga tersebut.
Di antara indikator perilaku dan keuangan yang ditetapkan dalam panduan ini adalah “chain-hopping”, di mana pelanggan berusaha mengaburkan sumber atau tujuan dana dengan menggunakan berbagai buku besar.
Pelanggan mencurigakan lainnya mungkin berusaha memberikan informasi identitas sesedikit mungkin, atau menggunakan akun email dengan fitur privasi tinggi.
“Penyedia layanan keuangan perlu waspada terhadap tanda-tanda kriminal penggunaan mata uang digital, termasuk penggunaannya dalam serangan ransomware,” kata kepala eksekutif AUSTRAC, Nicole Rose saat panduan tersebut dirilis pada hari Kamis.
Salah satu target pemerintah negeri Kangguru sejauh ini, adalah token NFT. AUSTRAC mengatakan token tersebut dapat dibuat oleh siapa saja dan menimbulkan risiko yang muncul yang dapat memungkinkan aktivitas kriminal.
“Misalnya, nilai NFT bersifat subyektif, sehingga dapat dibeli dan dijual dengan harga berapa pun. Ini memungkinkan untuk kegiatan kriminal seperti pencucian dana yang mungkin berasal dari kegiatan terlarang,” katanya.
Dengan memanggil DeFi dan NFT, mitra Allens Simun Soljo mengatakan AUSTRAC menandai ini sebagai target potensial di masa depan untuk regulasi di bawah rezim AML/ CTF.
Wakil kepala eksekutif AUSTRAC, John Moss mengatakan kepada The Australian Financial Review, bahwa pedoman baru kemungkinan dirilis pada 6 April mendatang.
